Layanan Pertanahan

Berita

Tautan Luar

Friday, November 26, 2010

Ribuan Sertifikat Tanah Konflik di Cilacap Dibagikan ke Petani

TEMPO Interaktif, Cilacap – Sebanyak 5.141 sertifikat tanah obyek reformasi agraria dibagikan kepada petani di lima desa di Kecamatan Cipari Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (23/10). Tanah seluas 291 hektare tersebut dibagikan sebagai salah satu program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

“Akhirnya setelah puluhan tahun berjuang, tanah kami bisa kami miliki secara sah,” kata Sarwono, Ketua Serikat Tani Merdeka Cilacap, Ahad (24/10).

Sarwono mendapatkan sertifikat tanah seluas 500 meter persegi di Desa Mekarsari Cipari. Ia sendiri mengaku pernah dipenjara gara-gara memperjuangkan kepemilikan tanahnya itu.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan, pemberian sertifikat tanah kepada warga Cipari merupakan salah satu program reformasi agraria. “Masih ada 142 ribu hektare di 21 provinsi obyek lahan reforma agraria yang akan diberikan kepada rakyat,” terangnya disela-sela acara, Sabtu (23/10) malam.

Joyo mengatakan, saat ini BPN masih terus menginventarisir obyek tanah yang akan didistribusikan. Pemerintah, kata dia, juga sedang menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang reformasi agraria.

Sejak UUPA diundangkan tahun 1960, belum ada satupun produk hukum khusus yang mengatur tentang reformasi agararia. Obyek tanah yang dibagikan tidak termasuk kawasan hutan lindung. Sebab, kawasan hutan lindung penting demi menjaga kelestarian ekologi.

Ada dua cara distribusi tanah yang dilakukan. Cara pertama, kata Joyo, tanah akan diberikan kepada petani dengan status hak pakai. Selama tiga tahun, tanah tersebut akan berubah menjadi hak milik asal tidak dijual atau dipindahalihkan. Sedangkan cara yang kedua yakni langsung diberikan sertifikat sebagai tanda status hak milik. “Tapi dalam sepuluh tahun tidak boleh dijual,” katanya.

Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan, di Banyumas dan Cilacap sedikitnya ada 10 tanah konflik yang saat ini sedang diproses untuk diselesaikan. “Redistribusi tanah merupakan salah satu janji kampanye saya,” katanya. Ia mengatakan, masih ada 10 ribu bidang lagi yang belum selesai proses redistribusinya.

Budiman mengaku, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah agar peraturan pemerintah pelaksana UUPA segera selesai. Dengan peraturan tersebut, diharapkan seluruh persoalan konflik agraria segera bisa diselesaikan. “Indonesia bisa mencontoh Paraguay yang sukses membagikan lahannya kepada petani,” ujarnya.

Sumber berita: http://www.tempointeraktif.com/hg/jogja/2010/10/24/brk,20101024-286826,id.html
admin